2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah krisis pengelolaan sampah, Indonesia dinilai memiliki peluang besar membangun ekonomi sirkular dengan potensi mencapai Rp 500 triliun per tahun, asalkan didukung reformasi sistem yang menyeluruh. CEO dan pendiri Waste4Change, Mohammad Bijaksana Junerosano, mengatakan pendekatan ekonomi sirkular menjadi kunci untuk keluar dari sistem linear yang selama ini mendominasi pengelolaan sumber daya.
"Sistem kita sekarang linear ambil dari alam, dipakai, lalu dibuang. Akhirnya kita menciptakan 'gunung baru' berupa sampah," katanya dalam media gathering peringatan Hari Bumi, Senin (20/4/2026).
Dalam konsep ekonomi sirkular, material harus diputar selama mungkin dalam sistem sehingga tidak menjadi limbah. Namun, ia menilai Indonesia masih tertinggal dalam membangun infrastruktur pendukung, terutama pada tahap pengumpulan dan pemulihan material.
"Collection dan material recovery kita masih sangat kurang. Akibatnya, kita terus mengambil bahan baku baru dari alam," ujarnya.
Ia merujuk kajian Bappenas yang menyebutkan potensi ekonomi sirkular Indonesia dapat mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Namun, potensi ini belum tergarap optimal karena lemahnya sistem.
Bijaksana menekankan solusi persoalan sampah tidak bisa hanya mengandalkan teknologi. Selama ini, diskursus publik terlalu fokus pada teknologi seperti PSEL, bank sampah, atau TPS3R, tanpa membangun ekosistem pendukung.
"Teknologi itu seperti pohon. Tapi kita lupa membangun tanahnya, airnya, dan sinar mataharinya. Tanah itu regulasi, air itu kolaborasi, dan sinar matahari itu pembiayaan," kata dia.
Ia menjelaskan, ekosistem pengelolaan sampah yang efektif harus mencakup lima aspek utama, yakni kebijakan, penegakan hukum, operasional, pembiayaan, dan partisipasi pemangku kepentingan.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya skema pembiayaan yang adil, termasuk melalui mekanisme extended producer responsibility (EPR) dan retribusi layanan persampahan.
Menurut dia, pengelolaan sampah tidak bisa sepenuhnya bergantung pada nilai ekonomi material. Sebagian besar sampah memerlukan biaya pengolahan, sehingga harus ada kontribusi dari pihak penghasil sampah.
"Sekitar 80 persen biaya tetap harus ditanggung. Ini layanan publik, bukan bisnis murni," ujarnya.
