3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) bersama Jaringan Petani Sawit Nasional (JPSN) Provinsi Jambi menolak rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk memberlakukan moratorium pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) baru. Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menilai, moratorium bukan solusi yang tepat untuk memperbaiki tata kelola industri sawit.
Darto menyebut, kebijakan moratorium justru berpotensi merugikan petani sawit swadaya karena semakin sedikit jumlah PKS, semakin jauh pula jarak yang harus ditempuh petani untuk menjual tandan buah segar (TBS). "Kami memahami niat Pemerintah Provinsi untuk menata tata kelola perkebunan, tetapi moratorium bukan instrumen yang tepat," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (8/8/202).
Dia menilai, semakin terbatas jumlah pabrik di suatu wilayah, semakin jauh jarak tempuh petani swadaya menjual TBS, yang tentu semakin tinggi ongkos angkut yang mereka tanggung. Hal itu berimbas semakin lemah posisi tawar mereka di hadapan pembeli.
"Petani swadaya saat ini sudah menanggung biaya angkut TBS sekitar Rp 200 hingga Rp 300 per kilogram karena jarak ke pabrik yang terlalu jauh," ujar Darto.
Rencana moratorium pembangunan PKS tersebut tertuang dalam Surat Gubernur Jambi Nomor 1637/DISBUN3/VII/2026 tertanggal 27 Juli 2026 tentang permintaan data PKS kepada delapan kabupaten di Provinsi Jambi sebagai bagian dari kajian moratorium. Meski menolak moratorium, Darto menegaskan, tata kelola pembangunan PKS memang perlu dibenahi.
Dia menyatakan, pemerintah perlu melakukan pendataan terhadap kapasitas PKS yang telah terpasang di setiap zona agar tidak melebihi dua kali lipat dari ketersediaan pasokan TBS di wilayah tersebut. Darto menganggap, kondisi tersebut dapat memicu persaingan usaha yang tidak sehat antarpabrik.
"Yang diperlukan bukan moratorium, tetapi penataan. Pemerintah harus memetakan zonasi kebun swadaya dan menghitung kebutuhan kapasitas PKS di setiap wilayah. Dengan begitu, pembangunan pabrik benar-benar disesuaikan dengan potensi pasokan TBS yang tersedia," kata Darto.
Pendiri Jaringan Petani Sawit Nasional (JPSN) Provinsi Jambi, Subadri juga menilai, langkah Pemprov Jambi mengumpulkan data PKS, mulai dari legalitas, lokasi, kapasitas izin, hingga kapasitas produksi, patut diapresiasi. Namun,, data tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola dan kemitraan antara PKS dengan kebun-kebun di sekitarnya, bukan dijadikan dasar untuk memberlakukan moratorium pembangunan PKS baru.
