SEJUMLAH pejabat bidang perekonomian menghadap Presiden Prabowo Subianto di tengah melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Selasa, 5 Mei 2026. Beberapa pejabat yang hadir ke Istana Kepresidenan Jakarta termasuk Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Rupiah sempat ambruk ke level Rp 17.424 per dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa kemarin. Menurut Perry, diskusi dengan Prabowo salah satunya membahas kondisi tersebut. "Tadi dibahas dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden mengenai nilai tukar," kata dia setelah pertemuan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Perry mengklaim saat ini rupiah mengalami undervaluation atau kondisi ketika suatu mata uang memiliki nilai tukar lebih rendah dari seharusnya. Dia pun yakin rupiah akan kembali stabil dan menguat ke depannya.
Menurut dia, fundamental perekonomian Indonesia saat ini sangat kuat. Perry juga menyoroti pertumbuhan ekonomi di tanah air yang mencapai 5,61 persen. "Inflasi rendah, kredit juga tumbuh tinggi, cadangan devisa juga kuat. Nah ini adalah fundamental yang menunjukkan mestinya rupiah itu akan stabil dan cenderung menguat," tuturnya.
Perry juga menjelaskan alasan mengapa nilai tukar rupiah bisa tertekan. Dia menilai ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor global dan faktor musiman.
Faktor global yang mempengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah, menurut Perry, adalah harga minyak yang tinggi, suku bunga AS meningkat, dan dolar menguat. Selain itu, ada pelarian modal dari emerging market, termasuk Indonesia.
Sementara faktor musiman yang mempengaruhi adalah tingginya permintaan terhadap dolar pada bulan April, Mei, dan Juni. "Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah undervalued dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat," kata Perry.
Prabowo memanggil para pejabat sektor perekonomian ke Istana pada Selasa kemarin. Selain Perry dan Airlangga, hadir pula Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, hingga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.
